Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memproyeksikan tahun ini defisit akan terjadi sekitar Rp 4,8 triliun. Ini karena BPJS Kesehatan masih mengalami missmatch antara pendapatan iuran dan pengeluaran klaim.
Solusi yang ditempuh adalah suntikan dana dari pemerintah. "Jadi intervensi lewat suntikan dana yang bersumber dari pajak rokok dan bagi hasil cukai tembakau paling tepat," ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris kepada detikFinance, di Jakarta, akhir pekan lalu.
"Pasti disetujui, tidak mungkin tidak. Balik lagi, kami tegaskan ini defisit arus kas, bukan defisit lain," jelasnya.
Fachmi menjelaskan isu defisit ini bukanlah isu baru, karena setiap tahunnya lembaga ini akan mengalami ketidakseimbangan neraca. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan pada dasarnya selalu dihitung dengan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang pada setiap tahun anggaran.
Kondisi defisit sudah diprediksi sejak awal dalam proses pengesahan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) lembaga yang lahir 1 Januari 2014 ini , sesuai regulasi yang terlibat adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
"Semua pihak itu mendalami prediksi terjadinya defisit, jauh sebelum terjadi. Artinya dalam hal ini, setahun sebelum program berjalan, sudah diketahui bahwa program JKN KIS ini akan terjadi defisit," ungkapnya.
Dia menjelaskan, angka prediksi defisit tersebut sudah terlihat dalam proses penyusunan RKAT. Defisit tersebut kemudian diantisipasi bersama, termasuk pilihan dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengatasi defisit tersebut melalui anggaran negara. Bukan dengan menaikkan iuran atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat.
"Kami sudah membuat anggaran jauh hari sebelumnya, jadi kalau ada isu defisit itu bukan tiba-tiba, selalu hilang timbul. Sebenarnya perhitungan ini sudah diketahui sejak awal, karena perhitungan sudah diputuskan bersama oleh Kementerian keuangan dan Kementerian Kesehatan," ujar Fachmi.
Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan juga memberikan kesempatan kepada pihak BPJS Kesehatan untuk mencoba kembali strategi untuk pengurangan defisit. Hal tersebut diharapkan bisa membenahi neraca BPJS Kesehatan yang tidak seimbang.
Fachmi mengatakan, telah melakukan beberapa simulasi, pertama dia menghitung jika semua masyarakat Indonesia sudah terdaftar, masih akan tetap terjadi defisit. "Kami exercise jika seluruh masyarakat menggunakan dan menjadi peserta, ya tetap defisit karena makin banyak peserta utilisasi di rumah sakit makin besar," imbuh dia.
Kemudian, jika seluruh iuran terkumpul dan dimasukkan ke neraca, juga akan terjadi defisit. Kemudian, BPJS Kesehatan melakukan tes fraud pada pelayanan di rumah sakit hingga pemotongan pengeluaran, hasilnya masih tetap defisit.
"Asumsi untuk pengurangan defisit apapun sudah kami sampaikan. Bu Menkeu bilang coba lagi deh tahun ini, kita akan coba," jelas dia
Ayo bermain di MAXBET
depo RP.100.000, dapatnya RP.125.000
depo RP.500.000, dapatnya RP.650.000
depo RP.1000.000, dapatnya RP.1.500.000
