Jakarta - Setya Novanto sudah ditahan oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Berbagai pihak memintanya untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.
Terjeratnya Ketum Golkar tersebut dalam kasus e-KTP dinilai dapat merugikan marwah dewan. Bahkan Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai DPR kini hancur akibat kasus Novanto.
"Wah Hancuuur. Ini kalau mau ditulis boleh, 'DPR Sudah Hancur'. Lembaga negara itu simbol. Kalau lembaga negara rusak citranya, apakah MK, apakah DPR dan lain sebagainya tentu akan mengganggu ketahanan nasional. Jadi kita harus jaga bersama-sama lembaga-lembaga negara," ujar Zulkifli, Minggu (19/11).
Ketum PAN ini pun kemudian meminta agar Novanto mundur dari posisinya sebagai ketua DPR. Zulkifli menganjurkan agar Partai Golkar mempersilakan mencari pengganti Novanto, mengingat sesuai dengan UU MD3, pengganti alat kelengkapan dewan harus dari partai asalnya.
"Akan baik buat Pak Novanto, buat Golkar, buat DPR, kalau Pak Novanto mundur," sebut dia.
Desakan mundur bukan hanya datang dari Zulkifli saja. Beberapa fraksi di DPR juga meminta agar Novanto mundur dari posisi ketua DPR, seperti dari Gerindra dan PAN.
"Dalam kondisi nasional seperti sekarang, saya bilang harusnya Pak Novanto meninggalkan haknya, kesadaran dia agar beban DPR tidak rusak, tidak memperburuk citra seolah-olah DPR itu bukan negarawan. Ini kan catatan yang tidak baik," tutur anggota Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa, Senin (20/11).
"Partai Golkar harus mendorong itu (pergantian). Novanto juga harus mau mengundurkan diri. Kalau nggak kan, kalaupun Novanto nggak mau kan nggak bisa juga, jadi harus dua-duanya. Karena cukup mengganggu citra kelembagaan DPR hari ini," timpal sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto.
Permintaan mundur Setya Novanto dari jabatan ketua DPR juga datang dari luar DPR. Berbagai lembaga termasuk tokoh nasional menyerukan hal yang sama. Seperti dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang menilai bila Novanto tak legawa mundur, maka sebaiknya dipecat saja.
"Tapi kalau DPR ini milik kita (rakyat). Kalau DPR, saya minta (Setya Novanto) dipecat saja kalau tidak mau mundur. Masak DPR nggak ada ketuanya, masak DPR ketuanya ditahan," tukasnya.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang awalnya terkesan 'lembek' dalam penanganan masalah Novanto, akhirnya merespon desakan publik. MKD hari ini akan menggelar rapat bersama pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas nasib Novanto dari kursi ketua DPR.
"Kami akan segera lakukan rapat. Karena kami memahami bawah Ketua DPR Novanto dalam sisi ditahan KPK," ucap Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding.
Urgensi rapat disebut terkait kondisi terkini Novanto yang sudah ditahan dalam rutan KPK. MKD mengacu pada Pasal 37 dan Pasal 87 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) soal pergantian pimpinan dewan.
"Bahwa pergantian pimpinan dewan itu bisa dilakukan manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan dan atau selama 3 bulan tidak bisa melaksanakan tugasnya," sebut dia.
Partai Golkar akhirnya juga bersikap. Mereka akan menggelar rapat pleno hari ini terkait masalah Novanto. Selain membahas soal posisi Novanto sebagai ketua umum, partai berlambang pohon beringin ini juga akan mendiskusikan nasib Novanto sebagai pimpinan DPR.
"Jadi mungkin akan dibahas posisi partai saat ini yang berhubungan dengan Ketum. Jadi setelah ketum ditahan, apa langkah yang mau diambil oleh Partai Golkar. Terutama menyangkut posisi Ketum," urai Wasekjen Golkar M Sarmuji, Selasa (21/11).
Seperti diketahui, setelah ada banyak peristiwa, KPK akhirnya menahan Novanto. Novanto sempat 'menghilang' hingga disebut mengalami kecelakaan sebelum dibawa ke KPK pada Minggu (19/11) kemarin.
Ayo bermain di SBOBET
depo RP.1.000.000, dapatnya RP.1.500.000
depo RP.500.000, dapatnya RP.650.000
depo RP.100.000, dapatnya RP.125.000
